Sejarah Demokrasi Terpimpin: Kekuasaan Terpusat dan Pengaruhnya pada Indonesia

Demokrasi Terpimpin adalah sebuah fase penting dalam sejarah politik Indonesia yang terjadi di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno, antara tahun 1959 hingga 1966. Dikenal dengan sistem yang menekankan kekuasaan terpusat pada presiden, Demokrasi Terpimpin muncul sebagai respons terhadap ketidakstabilan politik dan ekonomi yang melanda Indonesia pada masa Demokrasi Liberal. Pada masa ini, Indonesia mengalami perubahan besar dalam struktur pemerintahan dan pengambilan keputusan, yang turut mempengaruhi arah negara ke depannya. 

Artikel kali ini akan membahas sejarah, ciri-ciri, serta dampak dari sistem Demokrasi Terpimpin, serta bagaimana peristiwa penting seperti Gerakan 30 September 1965 menjadi titik balik yang mengakhiri era ini dan membawa Indonesia memasuki masa Orde Baru. Mari kita telaah lebih dalam bagaimana kekuasaan yang terpusat ini memengaruhi dinamika politik dan kehidupan berbangsa di Indonesia

Pengertian Demokrasi Terpimpin

Demokrasi Terpimpin merujuk pada sistem pemerintahan di mana seluruh kebijakan dan keputusan negara sepenuhnya dikendalikan oleh kepala negara, dalam hal ini Presiden Soekarno. Sistem ini berbeda dengan demokrasi liberal yang memberi kebebasan lebih besar kepada lembaga-lembaga negara dan partai politik untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Soekarno memperkenalkan sistem ini untuk mengatasi disfungsi politik dan ketidakstabilan yang terjadi pada masa Demokrasi Liberal. Pada masa Demokrasi Terpimpin, meskipun konsep musyawarah dan mufakat dijunjung tinggi, dalam praktiknya kekuasaan presiden sangat dominan, dengan sedikit ruang bagi oposisi politik.

Latar Belakang Sejarah 

Masa Demokrasi Liberal (1950–1959) di Indonesia ditandai dengan ketidakstabilan politik yang parah. Sistem ini sering kali mengalami pergantian kabinet yang cepat, adanya konflik antarpartai politik, serta kegagalan Konstituante dalam merumuskan undang-undang dasar baru untuk menggantikan UUD 1945 yang sudah dianggap usang. Kondisi ini semakin diperburuk dengan ancaman disintegrasi bangsa yang semakin nyata, mengingat berbagai kelompok di dalam negeri mulai terpecah, baik dalam hal ideologi politik maupun kepentingan ekonomi. Dalam konteks ini, Soekarno merasa bahwa hanya dengan kekuasaan terpusat di tangan presiden lah Indonesia dapat diselamatkan dari ancaman perpecahan.

Dekret Presiden 5 Juli 1959

Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden yang membubarkan Konstituante, yang gagal merumuskan UUD baru, serta memberlakukan kembali UUD 1945 sebagai dasar negara. Dekret ini menandai dimulainya era Demokrasi Terpimpin dan mengakhiri sistem Demokrasi Liberal. Dalam deklarasi ini, Soekarno juga menyatakan bahwa negara harus berfungsi di bawah prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat, namun dengan presiden sebagai pengambil keputusan utama. Keputusan-keputusan besar negara ditentukan melalui peran presiden yang kuat.

Ciri-ciri Demokrasi Terpimpin

Era Demokrasi Terpimpin memiliki sejumlah ciri khas yang membedakannya dengan sistem demokrasi sebelumnya:

Kekuasaan Terpusat Pada Presiden - Dalam sistem ini, presiden memiliki kewenangan yang sangat besar dalam mengatur dan mengendalikan jalannya pemerintahan.

Peran Partai Politik Dibatasi - Partai-partai politik yang ada pada masa ini tidak lagi berperan sebagai pengimbang kekuasaan. Sebagai gantinya, konsep Nasakom (Nasionalisme, Agama, dan Komunisme) diadopsi untuk menciptakan stabilitas politik melalui kerjasama antara berbagai kekuatan politik.

Peningkatan Peran Militer - Militer mulai memainkan peran yang lebih besar dalam politik, baik dalam pengawasan maupun dalam proses pengambilan keputusan.

Prinsip Musyawarah Dan Mufakat -Meskipun musyawarah dan mufakat menjadi prinsip utama, Namun dalam praktiknya banyak keputusan diambil oleh presiden secara otoriter.

Konsep Nasakom - Nasakom, singkatan dari Nasionalisme, Agama, dan Komunisme, dijadikan sebagai landasan politik yang menyatukan berbagai elemen masyarakat dalam satu tujuan, meskipun ini memunculkan ketegangan politik di kemudian hari.

Akhir Masa Demokrasi Terpimpin

Masa Demokrasi Terpimpin berakhir dengan peristiwa yang menggemparkan Indonesia, yaitu Gerakan 30 September 1965 (G30S). Peristiwa ini menandai titik balik dalam sejarah politik Indonesia dan menjadi faktor utama yang mengakhiri kepemimpinan Soekarno. Setelah G30S, terjadi peralihan kekuasaan yang signifikan, yang akhirnya membuka jalan bagi berdirinya Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto pada tahun 1966. Soeharto menggantikan Soekarno dan mengubah sistem pemerintahan yang lebih otoriter dan terstruktur.

Poin-poin Penting tentang Demokrasi Terpimpin:

Demokrasi Terpimpin muncul sebagai respons terhadap ketidakstabilan yang ditimbulkan oleh sistem Demokrasi Liberal, yang sering kali gagal menjaga kestabilan politik dan menghindari perpecahan.

Presiden Soekarno menjadi pusat kekuasaan, dengan hampir seluruh kebijakan negara dikendalikan olehnya, sehingga membatasi peran partai politik dan lembaga negara lainnya.

Setelah peristiwa G30S, sistem Demokrasi Terpimpin berakhir dan digantikan dengan Orde Baru, yang mengubah cara negara dikelola dengan kekuasaan yang lebih terstruktur dan terpusat di tangan Soeharto.

Kesimpulan

Demokrasi Terpimpin adalah salah satu fase penting dalam perjalanan politik Indonesia, yang muncul sebagai upaya untuk mengatasi ketidakstabilan politik pada masa Demokrasi Liberal. Meskipun sistem ini membawa stabilitas dalam beberapa hal, pada akhirnya era Demokrasi Terpimpin berakhir dengan peristiwa yang mengubah wajah Indonesia menjadi Orde Baru. Meskipun Demokrasi Terpimpin sering kali dipandang sebagai bentuk otoritarianisme, sistem ini memberi pelajaran berharga tentang pentingnya keseimbangan kekuasaan dalam sebuah negara dan dinamika politik yang terus berkembang seiring waktu.

Demokrasi Terpimpin merupakan periode yang penuh dinamika dalam sejarah politik Indonesia, yang menandai perubahan signifikan dalam sistem pemerintahan dan pengambilan keputusan. Dengan kekuasaan yang terpusat di tangan Presiden Soekarno, sistem ini menghadirkan tantangan dan solusi terhadap ketidakstabilan politik pada masanya, namun juga menyisakan dampak yang panjang. Meskipun masa Demokrasi Terpimpin berakhir dengan peristiwa G30S dan transisi menuju Orde Baru, pengaruhnya tetap terasa dalam perkembangan politik Indonesia hingga saat ini. Sejarah ini mengingatkan kita akan pentingnya menjaga keseimbangan kekuasaan dan menghormati prinsip-prinsip demokrasi dalam menjalankan roda pemerintahan. Dengan memahami sejarah ini, kita dapat lebih bijak dalam melihat perjalanan panjang bangsa Indonesia menuju sistem pemerintahan yang lebih stabil dan demokratis.

Bagikan Artikel ini